Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan ketegasannya dalam memberantas korupsi.
Ini terbukti dengan ditangkapnya 3 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertanian (Kementan) yang menerima suap senilai Rp 10 miliar.
Tak perlu menunggu lama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman resmi memecat ketiga ASN tersebut setelah meminta klarifikasi dari yang bersangkutan.
Sejak pagi tadi, ia juga sudah memproses surat pemberhentian ketiga ASN terkait.
Minta Fee 25% atas Fasilitas Proyek di Lingkungan Kementan
Dalam wawancara dengan Amran di Kantor Kementerian Pertanian pada hari ini, 17 Oktober 2024, ia mendapatkan informasi ini pertama kali dari seseorang yang namanya tak bisa disebutkan.
Amran juga mengungkapkan oknum, ketiga ASN ini meminta fee sebesar 25 persen.
Laporan yang disampaikan itu pun ternyata benar setelah Amran memverifikasinya dengan ketiga ASN tersebut.
Mereka mengakui bahwa sudah menerima uang kurang lebih sekitar Rp 10 miliar.
Ia menegaskan bahwa siapapun yang melakukan kecurangan atau korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian ini, tidak ada kompromi baginya.
Selain memberhentikan ketiga ASN ini, Amran juga sudah menyerahkan proses selanjutnya pada penegak hukum.
Ia menduga bahwa kecurangan ini telah dilakukan sejak lama.
Adanya kasus korupsi ini tentu menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN di Indonesia bahwa perilaku koruptif harus mendapatkan konsekuensi yangs erius atas perbuatannya.
Terkait hal ini, KemenPAN-RB pastinya akan segera memperketat aturan dan pengawasan terhadap ASN di seluruh Indonesia.
Harapan Untuk Pemerintah Selanjutnya
Selanjutnya, diharapkan pemerintah untuk melakukan audit internal serta peninjauan ulang terhadap proyek pemerintah untuk meminimalisir potensi terjadinya kasus yang serupa.
Maka dari itu, diharapkan agar ASN di posisi dan institusi apapun tetap menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugasnya.
Saat ini, pemberantasan korupsi di Indonesia masih terus menjadi prioritas utama pemerintah dan lembaga anti korupsi.
Kasus yang melibatkan tiga ASN ini menjadi bukti nyata bahwa praktik korupsi tetap mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Dengan langkah tegas dari pemerintah, disertai dukungan penuh dari masyarakat, diharapkan kedepannya kita terus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju pemerintahan bebas korupsi.
