Saat ini, masalah krisis air bersih sedang mengancam 3 destinasi wisata unggulan di Lombok, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.
Masalah tersebut tentu saja akan berdampak secara signifikan terhadap industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kebutuhan air bersih di destinasi tersebut meningkat tajam, sementara pasokan air bersih tidak memadai.
Akibatnya, banyak penduduk dan pelaku wisata yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih.
Wolini Sangat Menyayangkan Tidak Adanya Tindakan Solutif Pemerintah Daerah
Saat ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sedang berupaya untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi krisis air bersih ini bersama-sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Di samping itu, Ni Ketut Wolini selaku Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) NTB mendesak pemerintah agar segera mencari solusi.
Ini mengingat ada setidaknya 3 ribuan wisatawan yang berkunjung setiap harinya ke tiga gili tersebut.
Dalam hal ini, Wolini pun sangat menyayangkan tidak adanya tindakan solutif dari pemerintah untuk sekedar mengurus air bersih ini.
Ketua PHRI NTB juga menyinggung masalah total pendapatan asli daerah (PAD), dimana industri pariwisata di Gili Tramena (perhotelan, restoran, dan jasa lainnya) per tahunnya menyumbang hingga 70% dari total PAD Kabupaten Lombok Utara.
Jika Anggaran Terbatas, APBD Provinsi NTB Siap Menanggulanginya
Kurangnya perhatian pemerintah dalam membangun fasilitas kesehatan pun juga sempat disinggung oleh Wolini.
Hal tersebut mengingat sebagian pengunjung yang datang ke Gili berasal dari negara lain. Sehingga, fasilitas kesehatan yang dibangun setidaknya harus berstandar internasional.
Contohnya saja, dalam kasus tenggelam, maka penanganan secara internasional harus diketahui.
Namun, sampai saat ini masih belum ada pergerakan terkait hal ini. Belum lagi masalah air yang belum selesai.
Nah, berdasarkan informasi terbarunya, kini BKKPN (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional) Kupang tengah mempersiapkan sarana pengelolaan air bersih dari darah menuju ketiga gili tersebut.
Jika pemerintah daerah setuju terkait solusinya ini, maka BKKPN siap membantu.
Apabila tidak setuju karena terbatasnya anggaran, APBD Provinsi NTB siap menanggulangi keterbatasan anggaran tersebut.
